PONOROGO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo resmi membuka layanan permohonan paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Ponorogo yang berlokasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Jumat (10/7/2026).
Kehadiran layanan ini merupakan bentuk sinergi antara Kantor Imigrasi Ponorogo dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia. Melalui layanan tersebut, penerbitan paspor menjadi bagian dari pelayanan terpadu bagi CPMI.
Layanan paspor khusus CPMI ini diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo serta Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Pos Pelayanan BP2MI Madiun, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Pengelola Pelatihan Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (FKP5MI) Kabupaten Ponorogo, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo selaku perwakilan Pemerintah Daerah, dan Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ruang pelayanan, pelaksanaan layanan paspor perdana bagi CPMI, serta pengguntingan pita sebagai tanda peresmian.
Dalam sambutannya, Novianto Sulastono menegaskan bahwa peluncuran layanan paspor di LTSA Kabupaten Ponorogo bukan sekadar penambahan lokasi pelayanan, melainkan wujud nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
"Layanan ini tidak hanya mempermudah penerbitan paspor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada CPMI sejak awal proses keberangkatan," ujar Novianto.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Ponorogo, atas sinergi yang telah terjalin dalam menghadirkan layanan paspor di LTSA Kabupaten Ponorogo.
Menurutnya, kehadiran layanan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Ponorogo. Sebagai salah satu daerah dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang cukup besar, kebutuhan akan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan terintegrasi menjadi sangat penting. Dengan hadirnya layanan paspor di LTSA, masyarakat, khususnya CPMI, kini dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat sehingga proses pengurusan dokumen menjadi lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian pelayanan.
Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya layanan tersebut, khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
Menurut Anggoro, sinergi dan kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.
"Kami berharap layanan paspor di LTSA ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta menjadi wujud dedikasi bersama dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkas Anggoro.
Melalui peresmian layanan paspor khusus CPMI di LTSA Kabupaten Ponorogo ini, Kantor Imigrasi Ponorogo menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang prima dan mudah diakses. Sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi CPMI sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengenai semangat "Imigrasi untuk Rakyat". Semangat tersebut menjadi pilar utama dalam menghadirkan wajah baru imigrasi yang tidak hanya berfokus pada pengawasan keamanan, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. :::
